Data Miskin Kabupaten SBB Aburadul

SBB, PKBNews - DATA miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai sangat amburadul. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB desak Dinas Sosial (Dinsos) SBB untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data miskin tersebut.

"Data miskin di SBB sangat amburadul, itu semua terjadi karena tidak ada koordinasi antara dinas sosial dan lembaga lain yang berkompeten,sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat sendiri," kata Anggota FPKB DPRD SBB, Arif Pamana, kemarin.

Menurut Arif, validasi ulang jumlah masyarakat miskin sangat penting agar mempermudah pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan, agar tidak terjadinya sentimena dari sesama masyarakat, dan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak tersentuh bantuan.

Pamana menegaskan, jangan menghilangkan hak mereka mendapatkan bantuan. Ia tak ingin lagi mendengar ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, justeru tak mendapat bantuan. Disinilah, kata dia, pentingnya koordinasi lintas sektor.

"Dinsos harus melakukan koordinasi dengan semua tingkat, baik itu pemerintah desa maupun camat,agar dapat terdata secara valid. Semua masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat bisa terdata," ucapnya.

Kata Pamana, kesenjangan sosial di masyarakat pasti akan tercipta, jika pengelolaan data asal - asalan, dan akan menimbulkan kecemburuan ditengah - tengah dimasyarakat karena ada keterpihakan dari pemerintah setempat.

"Seharusnya tidak boleh lagi terjadi, untuk itu langkah tegas yang harus diambil dinsos dalam mendata secara valid data masyarakat miskin di Kabupaten SBB. Banyak masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah yang belum terlaksana akibat tidak terdata dan terinput dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai masyarakat kurang mampu," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, FPKB meminta adanya koordinasi lintas sektor dalam rangka penyesuaian data baik pada pihak dinas sosial, statistik maupun instnasi yang lain. Serta meminta partisipasi para kepala desa dan kepala dusun.

"Saya harapkan pula para camat untuk lebih proaktif dalam membantu setiap kepala desa dan dusun dalam mendata setiap masyarakatnya dan mengawal sampai pada mudes itu dilaksanakan," tutupnya.