Tak Ada Minoritas Terdiskriminasi Jika Kiai Ma`ruf Jadi Wapres

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menjamin tidak akan ada kelompok minoritas terdiskriminasi, bila KH Ma`ruf Amin kelak terpilih menjadi wakil presiden Indonesia.

Hal ini mengacu pada kebijakan Kiai Ma`ruf sebagai pemangku Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dinilai kontroversial, seperti Larangan muslim menggunakan atribut Natal (2016), dan pernyataan MUI atas ucapan Ahok mengandung penghinaan Alquran dan Ulama (2016).

"Selalu diajarkan ke kami bahwa kalau NU ya bagaimana melindungi minoritas, menyalurkan aspirasi mayoritas. Minoritas merasa terlindungi dengan keberadaan NU dan Ma`ruf Amin," kata dia di Posko Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Lukman melihat, sosok Ma`ruf sebagai Rais Aam adalah sebagai pemersatu. Bahkan, bila ada kelompok umat berbeda pandang berselisih paham, maka Ma`ruf lah seorang yang menjembatani perdamaian keduanya.

"Boleh saksikan bahwa organisasi keagamaan lain kalau ada masalah ngadunya ke PBNU. Jadi ini mohon dipahami betul posisi Kiai Ma`ruf Amin. Dan itu politik NU, dari berdiri bagaimana supaya kaum minoritas merasa terlindungi," terangnya.

Lukman pun menegaskan untuk tidak meragu akan ilmu diterapkan Kiai Ma`ruf. Dia bahkan sanggup menyebut jika Kiai Ma`ruf adalah sosok paling bisa dijadikan sumber rujukan saat ini dalam ilmu agama.

"Pemahaman Kiai Ma`ruf terhadap semua fatwa yang sudah dikeluarkan itu komprehensif. Pak Ma`ruf Amin ini hari ini satu-satunya ulama yang sangat mumpuni dalam hal fiqih. Dulu ada Kiai Saal Mahfudz yang semua orang bertanya dan konsultasi ke beliau. Tapi setelah meninggal, yang paling paripurna terhadap berbagai macam tafsir ya Pak Ma`ruf Amin," tegas dia.

Karenanya, ujar Lukman, tak heran bila sempat muncul Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI beberapa waktu lalu. Menurut Lukman, gerakan massa yang berganti menamakan diri menjadi 212 tersebut, dikatakan semata membela fatwa yang telah dikeluarkan resmi oleh Ma`ruf Amin, sebagai ketua MUI.

"Gerakan 212 itu kan gerakan mengawal fatwa dari Ma`ruf Amin, MUI. Yang dikawal tanda tangannya Ma`ruf Amin. Tapi akhirnya beliau mengorbankan dirinya agar jangan sampai kekuatan progresif radikal menjadi sumbu perpecahan bangsa," tandasnya.