Legislator PKB Daniel Johan Dorong Tanaman Kratom Masuk Komoditas Strategis

PKBNEWS - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tanaman kratom sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Dia mendorong pengembangan tanaman ini terutama bagi masyarakat di Kalimantan Barat dan wilayah lainnya di Indonesia.

“Pemerintah sudah melegalkan tanaman kratom. Jadi tidak ada aturan yang menyatakan kratom ilegal. Ini sudah saatnya kita bina dan kembangkan dengan baik karena potensinya luar biasa untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Daniel dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (P2KI) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2025).

Daniel menjelaskan, kratom berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi petani. Berdasarkan pengalaman masyarakat Kalimantan Barat, satu hektare tanaman kratom dapat menghasilkan Rp25 juta hingga Rp35 juta per bulan saat harga tinggi—jauh di atas pendapatan dari komoditas lain seperti sawit atau karet yang hanya berkisar Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan. “Kalau ini kita bina secara nasional, hasilnya sangat signifikan. Kratom ini bukan hanya komoditas, tapi gerakan pemberdayaan petani,” tegasnya.

Berdasarkan data P2KI, nilai ekspor kratom Indonesia mencapai 30–50 juta dolar AS per tahun, dengan pertumbuhan ekspor 20–40 persen ke sekitar 10 negara tujuan.

Selain dampak ekonomi, Daniel menilai kratom memiliki potensi besar dalam industri farmasi, kosmetik, dan kesehatan. Dengan riset dan regulasi yang tepat, tanaman ini bisa menjadi produk hilir bernilai tambah tinggi. “Penelitian menunjukkan kratom aman bagi kesehatan dan bisa menjadi bahan baku penting bagi industri farmasi. Jadi manfaatnya bukan hanya bagi petani, tetapi juga bisa menggerakkan industri hilir dalam negeri,” jelas legislator asal Kalimantan Barat itu.

Legislator PKB itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan kratom yang tumbuh di sekitar kawasan konservasi dunia, seperti Danau Sentarum di Kalimantan Barat, yang memiliki sekitar 110 juta pohon kratom. Kalau pemerintah salah langkah dan menganggap kratom ilegal, dunia bisa memprotes karena itu wilayah konservasi dunia. Karena itu, solusinya bukan pelarangan, tapi pengelolaan dan penelitian yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pimpinan DPR dan anggota Baleg agar kratom masuk dalam daftar komoditas strategis nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis Nasional yang tengah dibahas. “Dengan regulasi yang berpihak pada petani dan pelaku usaha, kratom bisa menjadi komoditas legal, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi bagi ekonomi rakyat,” tutup Daniel.