PKB Minta KPK, BPK dan Kejagung Audit Forensik Laporan Keuangan Garuda Indonesia

PKB Minta KPK, BPK dan Kejagung Audit Forensik Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Jum'at, 04/06/2021 09:28 WIB

PKB Minta KPK, BPK dan Kejagung Audit Forensik Laporan Keuangan Garuda Indonesia Ketua DPP PKB, Faisol Riza

PKB News - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza mendorong segera dilakukannya audit forensik terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). Faisol mengatakan audit yang melibatkan penegak hukum dan lembaga berwenang itu diperlukan untuk mendukung penyelamatan Garuda.

"Terkait penyelamatan Garuda Indonesia, saya memandang lebih kepada strategi hukum. Dimulai dengan audit forensik laporan keuangan PT Garuda Indonesia dengan melibatkan BPK, KPK, Kejaksaan Agung lembaga berwenang lainnya," ujar Faisol Riza di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

Melalui strategi hukum itu, kata dia, segala indikasi penyebab kebangkrutan Garuda nantinya lebih mudah untuk diinventarisasi. Termasuk, dugaan adanya tindak pidana korupsi yang mungkin turut menjadi penyebab, nantinya dapat diketahui secara gamblang.

"Maka untuk melakukan inventarisasi masalah pun nantinya menjadi lebih mudah dilakukan, sebaliknya jika ada korupsi di dalam Garuda kita akan mengetahuinya secara jelas dan terang benderang," ungkapnya.

Ketua Komisi VI DPR RI itu menyatakan akan terus mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, selama sesuai Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pada dasarnya kami Komisi VI DPR, mendukung penuh upaya penyelamatan maskapai Garuda Indonesia, selama upaya itu benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Faisol mengatakan komisinya dalam waktu dekan akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, guna membahas secara khusus ancaman kebangkrutan yang dialami oleh BUMN PT Garuda Indonesia atas pembengkakan utang dari Rp 20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Sebelumnya, dalam agenda rapat kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2022 Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI, kemarin, sejumlah Anggota Komisi VI DPR beberapa kali melemparkan protes kepada Erick Thohir terkait ancaman kebangkrutan yang dialami PT Garuda Indonesia.

Pada kesempatan rapat itu, Faisol Riza yang bertindak sebagai pimpinan rapat menimpali protes dari para anggota dewan dengan mengatakan akan ada rapat terkait pembahasan masalah PT Garuda Indonesia (Persero), akan dilakukan pada agenda tersendiri dalam waktu dekat ini.

"Sekarang kita fokuskan dulu untuk pembahasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. Untuk pembahasan terkait Garuda, dalam waktu dekat ini akan kita gelar," ujar Faisol Riza saat memimpin rapat kerja, Kamis, 3 Juni 2021.

TAG: