FPKB Kuansing Minta Pemkab Transparan Soal Penerimaan Tenaga Honorer

KABUPATEN KUANSING, PKBNews - PEMERINTAH Kabupeten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) diminta lebih transparan terkait penerimaan tenaga honorer. Sebab, hingga kini belum diketahui berapa jumlah secara keseluruhan tenaga honorer yang sudah direkrut, serta bagaimana tata cara perekrutannya juga tidak pernah terekpos ke publik.

"Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar lebih transparan lagi dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sehingga ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif," kata juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing, Agung Rahmat Hidayat, Jumat (3/7/2020).

Selain itu, ungkap Agung, F PKB juga menyoroti kegiatan pelatihan prajabatan yang dilaksanakan untuk pejabat eselon yang telah dianggarkan. FPKB menyarankan pelatihan dilakukan di wilayah Kuansing sehingga dana yang diusulkan dapat dimanfaatkan untuk daerah.

Kemudian terkait beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bagian Umum Setda dan beberapa OPD lainnya, disampaikan Agung, bahwa Pemda dalam hal ini saudara bupati belum menjalankan pemerintah yang efektif dan efisien. Sehingga kegiatan yang tidak terlaksana dananya hanya terparkir begitu saja.

"Kejadian seperti ini tidak boleh terulang," tuturnya.

Selanjutnya, kata Agung, FPKB mengimbau Dinas Pertanian agar lebih memperhatikan dan mengevaluasi kegiatan bantuan bibit sawit yang tidak sampai kepada masyarakat karena bantuan bibit sawit ini merupakan RPJMD 2016-2021 Bupati dan Wakil Bupati.

Rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing Zulhendri dan dihadiri Bupati Kuansing H Mursini dan anggota DPRD serta undangan lainnya.